Home » » OPM Dirikan Kantor Perwakilan Parlemen di Inggris

OPM Dirikan Kantor Perwakilan Parlemen di Inggris

Written By Unknown on Friday, June 21, 2013 | 4:30 PM

Organisasi Papua Merdeka resmi membuka kantor perwakilan di London, Inggris. Kantor tersebut diresmikan pada 1 Mei 2013 lalu. "Benar, ini merupakan bentuk kampanye Papua di dunia internasional atas apa yang terjadi di Papua, tujuan kantor perwakilan itu juga sebagai wahana membuka jaringan di luar negeri," kata Jonah Weyah, juru bicara Dewan Militer Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Sabtu, 4 Mei 2013.

Menurut dia, tak ada yang salah dari pendirian kantor perwakilan itu. Puluhan tahun, kampanye Papua Merdeka didengungkan dan kini saatnya menjalin hubungan lebih erat dengan bangsa-bangsa di dunia. "Kepala perwakilan adalah Benny Wenda. Kami membuka relasi dengan siapa saja untuk kampanye pelanggaran HAM di Papua, termasuk mendorong status Papua sebagai bangsa bebas," ujarnya.

Benny yang tinggal di Inggris sebelumnya mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi, terutama yang berada di Inggris semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris.

Wenda pernah menjadi incaran Polisi Internasional atau Interpol karena aktifitas politiknya yang mengganggu pemerintah Indonesia. Belakangan nama Benny Wenda dihapus dari Daftar Pencarian Orang (DPO) karena polisi tak menemukan unsur kriminal sebagaimana dituduh otoritas Indonesia.

"Kami menyuarakan hak kami, tidak mengganggu siapa-siapa, kantor perwakilan ini penting untuk masa depan Papua," kata Jonah Weyah.

Meski baru dibangun, kantor perwakilan Parlemen Papua itu terancam ditutup. Dalam sebuah pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning di Jakarta, pemerintah Inggris kata Mark Canning tidak sejalan dengan aktivitas Benny Wenda. "Kami belum mendengar itu, itu tidak mungkin, kampanye untuk Papua bukan baru, sudah dari lama," kata Weyah.

Ia menegaskan, kasus pelanggaran HAM dan status bangsa Papua yang bebas, sepatutnya diketahui pihak internasional. "Jelas bahwa kami berbeda, kemerdekaan adalah hak bangsa-bangsa di dunia, dan itu diakui UUD Indonesia," katanya. sumber 
modusaceh.com

Terimakasih kepada saudara-saudari kami yang baik hati atas sudinya berkunjung ke halaman Atjehlamsejarah,semoga artikelini menjadi mamfaat untuk semua. Untuk saudara yang ingin menyumbangkan sesuatu demi kemajuan dunia Atjehlamsejarah kita ini, seperti opini,pantoen, sajak,sastra dll. langsung saja keu e-mail rijaldk@gmail.com, tulisan saudara segara di publikasikan. Thanks
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

Budayakan commentar dengan kata bahasa yang sopan. Terimakasih!

 
Support : Google | BigNewsTimes
Copyright © 2013. FarijalNews - All Rights Reserved
Website Created by BigNewsTimes
Proudly powered by Blogger